PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) berdiri bukan hanya sebagai organisasi massa, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang menjaga kehormatan profesi guru. Menjadi “penyangga martabat” berarti PGRI memastikan bahwa guru tidak hanya dipandang sebagai pekerja teknis, tetapi sebagai profesi terhormat yang memiliki otonomi, perlindungan, dan kesejahteraan yang layak.

Berikut adalah pilar-pilar yang dilakukan PGRI dalam menyangga martabat pendidik di Indonesia:

---

1. Perlindungan Kehormatan Profesi (Advokasi Etika)

Martabat seorang guru seringkali terancam oleh tindakan kriminalisasi atau perlakuan tidak adil saat menjalankan tugas. PGRI hadir melalui:

• Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI): Lembaga yang menjaga agar guru tetap bertindak sesuai kode etik, sekaligus melindungi guru dari tuduhan sewenang-wenang yang merusak reputasi profesionalnya.

• LKBH PGRI: Memberikan kepastian bahwa guru memiliki hak bela diri yang kuat secara hukum, sehingga martabat guru tidak jatuh karena tekanan eksternal atau intervensi wali murid/pihak luar.

2. Martabat Melalui Kesejahteraan (Ekonomi)

Sangat sulit menjaga martabat di tengah keterpurukan ekonomi. PGRI secara konsisten memperjuangkan “Hak Hidup Layak” bagi guru sebagai prasyarat martabat profesi:

• Perjuangan TPG (Tunjangan Profesi Guru): Memastikan pemerintah mengakui keahlian guru melalui insentif materiil yang stabil.

• Penghapusan Diskriminasi Honorer: Mengupayakan status ASN/PPPK agar tidak ada lagi istilah “guru marginal” yang dibayar di bawah standar kemanusiaan.

3. Martabat Intelektual (Kompetensi)

Guru yang bermartabat adalah guru yang berilmu. PGRI mendorong anggotanya untuk terus relevan dengan zaman agar tetap dihormati oleh siswa dan masyarakat.

• Kemandirian Belajar: Lewat SLCC (Smart Learning and Character Center), PGRI melatih guru menguasai teknologi AI dan digitalisasi pendidikan tahun 2026, sehingga guru tetap menjadi rujukan utama ilmu pengetahuan di kelas.

• Publikasi Karya: Mendorong guru menjadi penulis dan peneliti, mengubah citra guru dari “penyampai materi” menjadi “produsen ilmu”.

---

Struktur Penyangga Martabat PGRI

Dalam menjaga marwah guru, PGRI bergerak secara sistematis:

Dimensi Martabat	Instrumen PGRI	Target Utama
Legal	MoU dengan Kepolisian RI	Mencegah kriminalisasi guru di sekolah.
Moral	Kode Etik Guru	Menjaga perilaku guru agar tetap menjadi teladan.
Sosial	Hari Guru Nasional & HUT PGRI	Meningkatkan apresiasi publik terhadap profesi.
Finansial	Lobi Kebijakan Anggaran	Kepastian gaji dan tunjangan yang kompetitif.

---

Martabat di Era Disrupsi (2026)

Di tahun 2026, tantangan martabat guru bergeser pada Otoritas Kebenaran. Di tengah gempuran informasi instan, PGRI merekayasa peran guru agar tetap menjadi “Pilar Kebenaran”.

• PGRI memastikan guru memiliki kemampuan kritis untuk membedakan hoax dan fakta.

• Menjaga agar posisi guru tidak digantikan oleh mesin, melainkan diperkuat oleh mesin (AI sebagai asisten, guru sebagai kompas moral).

“Martabat tidak diberikan oleh orang lain, tetapi dibangun oleh rasa percaya diri profesi dan diperjuangkan secara kolektif oleh organisasi yang solid.”